Diproteksi: Gathering Laros

Posted in Laros on Oktober 19, 2007 by ikaning

Konten ini diproteksi dengan password. Untuk melihatnya cukup masukkan password Anda di bawah ini:

Saatnya Menjadi Kades Pro Rakyat !

Posted in Opini on Oktober 18, 2007 by ikaning

102 Kepala Desa (Kades) yang telah dilantik Sabtu, (29/09) lalu, baru menjadi awal dari perjalanan demokrasi di masing-masing desa yang menggelar pemilihan kepala desa awal September 2007. Tentu hasil demokrasi sesungguhnya bisa dinilai setelah kades bersangkutan purna tugas. Nilai yang diberikan pun hanya dua, berhasil atau gagal dalam menyelenggarakan pemerintahan pro rakyat, yang notabene ini menjadi harapan masyarakat yang telah memilihnya.

Tak ingin menutup mata saat melihat fenomena yang muncul menjelang pilkades lalu, bahwa menjadi kades pun harus siap dengan konsekuensi merogoh kocek. Karena memang cost politik menjadi kades pun harganya sudah selangit. Kekhawatiran yang muncul adalah kades yang terpilih malah sibuk berpikir bagaimana modal bisa kembali sebelum jabatan pungkas.

Judul dalam tulisan ini bisa menjadi tantangan bagi seluruh kades, terlebih kades yang baru dilantik. Sekaligus, mengajak kepada masyarakat desa untuk terus memasang mata dan telinga mengawasi kinerja kadesnya. Karena pengawasan yang sebenarnya adalah ditangan masyarakat.

Mengapa sudah saatnya menjadi Kades Pro Rakyat? Jawabnya tidak lain karena berbagai akar persoalan sosial seperti kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, kekerasan perempuan, dan minimnya partisipasi politik masyarakat desa salah satunya disebabkan oleh profil-profil kades yang tidak punya visi misi kerakyatan.

Tidak jarang kades hanya menjadi kepanjangan tangan penguasa diatasnya untuk menumpuk kekayaan pribadi. Seperti kasus penggelapan raskin di Desa Wongsorejo beberapa waktu lalu, cukup menjadi pembelajaran bagi kades-kades lain. Atau dugaan bocornya sejumlah proyek bantuan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang beritanya sering wara-wiri di media massa. Alih-alih untuk berani berteriak protes di barisan terdepan, para kades justru terbuai dengan pembagiaan fee dari sejumlah pihak berkepentingan.

Kita akan menengok dari beberapa kasus. Kades yang visi misi kerakyatannya miskin, telah membiarkan ratusan (bahkan ribuan) masyarakatnya menjadi TKI-TKI Ilegal karena buta aturan ketenagakerjaan; memilih tidak peduli atas masyarakatnya yang masih buta huruf dan anak-anak yang putus sekolah; hanya diam melihat ada warganya yang susah makan; dan enggan mendidik warganya supaya bisa ikut mengontrol pelaksanaan proyek di desanya.

Kades yang tidak punya visi misi kerakyatan ini tidak peduli saat petani di daerahnya kesulitan mendapat pupuk, kesulitan mengembangkan usaha karena tidak ada modal, selalu menarik biaya pembuatan KTP dan surat keterangan lainnya yang seharusnya menjadi tugas desa.

Berbeda dengan kades yang pro rakyat, pasti akan berinovasi untuk menggelar sosialisasi peraturan TKI secara merata, menggelar sekolah-sekolah informal yang murah, memberi beasiswa bagi siswa putus sekolah, cerdas untuk ikut mengentaskan kemiskinan, menjadi pelopor untuk pemberantasan korupsi di desanya, menghapuskan seluruh bentuk pungutan, dan membantu petani mengembangkan pupuk organik.

Kenyataannya tak dapat dipungkiri, kebanyakan kades hanya menunggu sambil berpangku tangan mengharapkan kucuran proyek-proyek dari atas. Bila belum dapat, mereka akan sibuk melobi dengan mengumbar janji memberi sejumlah fee bila si pejabat meloloskan proposal yang diajukan. Visi misi yang miskin ternyata juga memandulkan para kades yang model begini untuk mau berinovasi! Jadi jangan tercengang ketika kantong-kantong kemiskinan kian menumpuk di desa.

Sebuah Momentum

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 72/2005 Tentang Pemerintahan Desa, memberi kewenangan yang penuh bagi desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri, mengelola sumber-sumber usaha desa yang berpotensi. Singkatnya apa yang kita kenal dengan Otonomi Desa. PP itu juga mengamanahkan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD), dimana di Banyuwangi program ini sudah berjalan 2 tahun. Berarti, kesempatan seorang Kepala desa untuk bisa lebih inovatif, saat ini cenderung lebih besar. Meski otonomi desa bukan barang baru, namun toh jumlah desa dan kepala desa yang benar-benar bisa jadi tauladan (pro rakyat) belum muncul secara signifikan.

Pembangunan pro rakyat ini adalah peer berat bagi seluruh kades dan Pemkab Banyuwangi. Karena perlu ada perubahan sistem dengan paradigma baru dari pembangunan yang top-down menjadi pembangunan bottom-up. Ini hanya bisa dimulai dengan membuka partisipasi masyarakat desa seluas-luasnya dalam setiap pengambilan kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Korten (1982), bahwa pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat (people centered development).

Dukungan Pemkab juga sangat penting, dalam menyediakan instrumen-instrumen pemberdayaan bagi kades, penerapan reward dan punishment (penghargaan dan sanksi), transparansi serta kebijakan yang juga pro rakyat.

Jadi, sudah saatnya untuk merealisasikan janji-janji dengan menjadi kades harapan masyarakat: Kades pro rakyat ! Apakah Anda siap?

Kapan SE Tentang Satu Pintu Dicabut ?

Posted in Opini on Oktober 18, 2007 by ikaning

Hak atas informasi telah menjadi cita-cita reformasi yang dijamin secara resmi dalam amandemen pembukaan UUD 1945. Toh tidak semua pihak yang berkewajiban memberikan informasi dapat mengimplementasikan kebebasan informasi dengan formula tepat, sesuai keinginan publik.

 

Demikian halnya dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Banyuwangi Nomor 300 / 646 / 429.032 / 2007 Tentang Pemberian Informasi Pemerintahan Melalui Satu Pintu. Penulis menyebut SE ini sebagai salah satu contoh kebijakan yang belum sepenuhnya memahami mengapa kebebasan informasi itu penting. Dalam SE ini melarang pejabat mulai tingkat Camat, Kepala Dinas/bagian/kantor untuk meberikan informasi kepada masyarakat terutama kepada Pers. Pemberiaan informasi dipusatkan melalui satu pintu, yakni, Bagian Humas Pemkab. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) beberapa waktu lalu memprotes keluarnya SE ini. AJI menilai SE ini mereduksi pemenuhan hak-hak social ekonomi masyarakat dalam hal informasi.

 

Masyarakat dan Hak Atas Informasi

Mengapa ssebenarnya kebebasan atas informasi perlu dijamin dan diperjuangkan? Jawabnya tidak lain karena hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sumber yang paling jelas dan utama kebebasan atas informasi sebagai hak asasi manusia adalah pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang antara lain mengatakan bahwa : “setiap orang….berhak untuk mencari, menerima dan menyebarkan berbagai informasi dan ide-ide baik lisan maupun tertulis melalui berbagai cara tanpa mengenal batas-batas Negara.

 

Sedangkan dalam Pembukaan UUD 1945 jaminan kebebasan mendapat informasi ini diatur dalam Pasal 28. persoalan yang hendak diatur, adalah bagaimana informasi harus terbuka untuk publik (baik secara individu atau kelompok), terutama yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, dan dikuasai pemerintah.

 

Antonio Pradjasto, Pemerhati hak asasi manusia dalam makalahnya berjudul HAM Kebebasan Atas Informasi, yang disampaikan di depan anggota Komnas HAM Tahun 2003 mengatakan, dalam system demokrasi yang kita anut, hak atas informasi menjadi instrument penting yang harus dijamin. Sebab pada dasarnya demokrasi adalah control rakyat terhadap kekuasaan Negara (penggunaan kekuasaan penyelenggara Negara). Hal ini menunjukkan inter-aksi antara Negara dengan masyarakat berdasarkan kesepakatan. Tentu dalam system ini, masyarakat memerlukan informasi yang cukup/akurat untuk mengungkapkan pikiran dan mengontrol pejabat pemerintah yang bertindak dalam persoalan publik. Informasi yang akurat akan melindungi masyarakat dan tindakan maupun analisa yang keliru.

 

Singkatnya, hak atas informasi mencakup hak warga untuk akses pada informasi public dan kewajiban Negara untuk memberi informasi kepada public. Oleh karena itu kita wajib mempertanyakan atas kebijakan Pemkab Banyuwangi dengan terbitnya SE tersebut, karena terbukti menutup-nutupi informasi.

 

Fungsi Pers

Dimana fungsi pers dalam mendukung hak atas informasi? Harus diakui bahwa pemerintah dengan seluruh perangkat dan kemampuannya ternyata belum mampu memeratakan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Disinilah fungsi media: menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan rakyatnya.

 

Dalam UU No. 40/1999 tentang Pers disebutkan fungsi utama pers ada tiga, yakni, memberikan informasi, mendidik, dan control publik. Sebagai pemberi informasi, media mewartakan apa yang sedang dilakukan pemerintah dan apa yang dibutuhkan rakyat. Terjadilah komunikasi dua arah yang lebih efektif. Sebagai sarana pendidikan, pers menjadikan masyarakat lebih kritis terhadap sesuatu yang telah diterimanya dari pemerintah. Sedangkan fungsi terakhir, pers sebagai control public adalah pers menjadi wakil rakyat untuk memantau berlangsungnya pemerintahan.

 

Jadi jelas, bahwa pers bekerja bukan untuk kepentingan perusahaannya saja. Melainkan tujuan yang lebih besar demi kemaslahatan umum.

 

Kritik terhadap SE Satu Pintu

Kemudian kita akan melihat seberapa besar SE Satu Pintu akan mengancam matinya demokrasi di Banyuwangi. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten terdiri atas DPRD, Bupati-wakil Bupati, Kepala instansi vertical maupun horizontal, hingga camat dan lurah/kepala desa. Mereka bekerja dipilih dan dibiayai oleh uang publik. Di pundak para pejabat ini terletak amanah untuk menyelenggarakan pelayanan yang akuntabel dan transparan. Di dalamnya termasuk pelayanan informasi.

 

Lalu, saat SE ini mewajibkan informasi dipusatkan melalui satu pintu bernama Bagian Humas, tentu saja tidak ada lagi jaminan kebebasan memperoleh informasi. Bagian Humas yang hanya dikepalai satu orang, dengan kesibukan luar biasa, tentu tidak dapat mengakomodir tuntutan pemberiaan informasi yang harus cepat dan akurat. Sejumlah wartawan telah membuktikan, informasi yang disampaikan Humas jauh dari apa yang dibutuhkan publik, yang dalam hal ini diwakili pers.

 

Lepas dari apapun alasan Pemkab, terbitnya SE ini mencerminkan masih buruknya pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi dan sebuah sikap anti kritik. Pemkab nampak enggan untuk bisa transparan dan enggan pula mencerdaskan rakyatnya. Padahal sebelum SE ini terbit, masih banyak peer yang harus dijawab Pemkab akibat pemberiaan informasi yang masih setenga hati. Seperti rendahnya sosialisasi peraturan daerah, sulitnya mengakses dokumen APBD, serta rumitnya pengurusan administrasi kependudukan dan perijinan. Ditambah lagi dengan SE ini yang telah mematikan iklim kebebasan, dan sangat kontraproduktif dengan cita-cita reformasi.

 

Apa yang ditulis Agus Sudibyo dalam salah satu artikelnya berjudul Kesadaran Baru Tentang Peran Pers, mungkin cukup relevan dalam menggambarkan sikap Pemkab Banyuwangi saat ini. Bahwa unsur-unsur Pemerintah tampak tidak sensitif terhadap kepentingan besar di balik praktek-praktek jurnalistik. Bahwa seorang jurnalis menulis berita bukan hanya atas nama dirinya sendiri, namun juga atas nama kemaslahatan umum. Praktek-praktek jurnalistik secara faktual bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak: hak-hak publik atas informasi, hak tiap warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Inilah alasan mengapa SE Satu pintu seharusnya tidak layak diterbitkan.

 

***

 

 

)* Kordinator Divisi Media Elektronik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jember. Sehari-hari sebagai News Manager Radio VIS FM Banyuwangi.