Keadilan Islami Menjunjung Tinggi Nilai Kesetaraan Gender

Oleh: Dewi candraningrum (Jurnalperempuan.com )

Apakah Islami itu?
Tahun 2006 menjadi saksi hiruk pikuk kebangkitan simbolisasi Islam dalam mencoba menangani carut marut bangsa. Simbolisasi Islam ini telah diyakini beberapa pihak sebagai jawaban paling manjur atas berbagai problem yang menimpa Indonesia, mulai dari masalah moralitas berbangsa, kemiskinan, ketimpangan dan ketidak-adilan struktur ekonomi sosial politik dan budaya. Simbolisasi Islam ini meraih puncak perjuangannya dalam perumusan dan pengesahan beberapa Peraturan Daerah yang kental sekali diwarnai oleh simbolisasi Islam literer. Islam, dalam pengertian mereka, adalah Islam yang “eksklusif dan Arab-oriented”, yaitu Islam yang memiliki identitas “harus berbeda” dengan yang lain yang diwarnai oleh konteks sosial budaya Arab. Perempuan yang Islami adalah perempuan yang salihah, perempuan yang memakai jilbab. Perempuan yang bermoral, adalah perempuan yang tidak keluar rumah di atas jam 10 malam. Dengan pijakan konstruksi budaya Arab yang jelas-jelas patriarkis ini, Perda-Perda tersebut beramai-ramai disokong oleh beberapa daerah yang dipadati penduduk Muslim, seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Wilayah sekitar Jakarta, Sumatera Barat, dan dalam Qanun Syariah di Aceh.

Versi simbolisasi Islam literer tersebut, kalau dianalisis lebih dalam, tidak memberikan solusi tepat pada akar permasalahan bangsa. Bayangkan, bagaimana ratusan buruh pabrik perempuan yang harus kerja shift malam dapat bekerja dan mengais rejeki. Kebijakan itu jelas-jelas meminggirkan perempuan dari akses ekonomi. Belum lagi Perda Larangan Berkhalwat telah membatasi sebagian buruh pabrik perempuan yang harus berboncengan ketika berangkat dan pulang kerja bersama koleganya yang laki-laki. Apakah Perda ini Islami? Tentu saja tidak, karena telah melanggar aksesibilitas perempuan atas sumber ekonomi. Secara lebih spesifik Perda Anti Maksiat dan Anti Pelacuran yang melarang perempuan keluar di atas jam 10 malam dan Perda Larangan Berkhalwat telah bertentangan dan berseberangan dengan Konvensi Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ecosoc Convention) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang no 11 tahun 2005, didalamnya disebutkan bahwa negara harus menjamin hak pekerja, hak keluarga, hak akan kesehatan dan standar hidup, hak pendidikan dan hak budaya.

Simbolisasi Islam literer lain, yang dipercayai akan mengatasi kejahatan sosial adalah dengan memberikan tanggung jawab moralitas bangsa di pundak perempuan. Moralitas bangsa secara tidak adil dinisbatkan pada tubuh perempuan. Tubuh perempuan dipercayai telah menjadi sumber kebejatan dan kegagalan moralitas bangsa. Untuk itu, ukuran moralitas bangsa adalah bagaimana negara dapat mengatur tubuh perempuan. Tubuh perempuan dengan demikian harus diregulasi. Celakanya, regulasi vulgar a la Arablah yang dilakukan. Jilbabisasi masal dengan Perda Berpakaian Muslimah didesain untuk mewujudkan cita-cita moralitas Islami yang lebih terkesan simbolik itu. Apa yang disebut salihah dan Islami adalah yang memakai jilbab. Seorang muslimah disebut bermoral dan Islami apabila dia memakai jilbab. Jilbab telah menjadi alat takar dan ukuran bahwa moralitas seorang perempuan lebih dari yang lain. Karya dan karsa perempuan yang merupakan alat ukur inti dipinggirkan begitu saja. Bukankah tanggung jawab moralitas bangsa semestinya dipikul bersama, baik antara laki-laki dan perempuan? Bukankah hak atas selembar kain kerudung itu seharusnya diberikan kepada perempuan dan bukan kepada negara? Mengapa negara merampas hak perempuan? Kalau tanggung jawab moralitas itu hanya dinisbatkan kepada perempuan, Perda ini jelas telah menapaki jalur diskriminasi. Perda yang memperhatikan aspek-aspek keadilan, semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Perda ini telah dengan gamblang melanggar Konvensi Internasional Eliminasi atas Diskriminasi terhadap Perempuan, disingkat CEDAW (Convention on the Elimination of the Discrimination Against Women’s Right) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984.

Untuk menjamin pelaksanaan beberapa Perda diskriminatif tersebut, dibentuklah polisi Syariah. Tugas polisi ini secara praksis hanyalah sibuk memutar mata pada perempuan. Apakah perempuan telah berpakaian secara benar, apakah jalanan telah selamat dari perempuan di malam hari, apakah perempuan telah dengan becus mendukung dan tunduk pada kebijakan ini. Perempuan, di hadapan mereka jelas-jelas telah kehilangan hak sipil dan politiknya. Fondasi Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 telah dengan jelas menjamin hak setiap warga negara. Dalam Perda Berbusana Muslimah, hak sipil perempuan jelas telah dilanggar karena perempuan seperti halnya laki-laki adalah juga warga negara. Perda yang diinspirasi oleh interpretasi Syariah literer ini telah melanggar Konvensi Internasional atas Hak Sipil dan Politik (International Convention on Civil dan Political Rights) yang telah diratifikasi dalam Undang-undang No 12 tahun 2005.

Perda yang terinspirasi oleh impian Islamisasi literer telah gagal dan jelas-jelas menyumbat aspirasi dan akses perempuan di bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Perda-perda tersebut sangat membahayakan bagi perempuan karena telah dengan jelas melanggar beberapa konvensi internasional penting yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi-konvensi tersebut bila ditelisik dan diteliti lebih mendalam, bahkan, lebih Islami ketimbang Perda yang dibuat secara tergesa-gesa dan mengabaikan aspirasi politik perempuan tersebut. Apa yang disebut sebagai Islami adalah yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Keadilan tidak akan mungkin terwujud tanpa mengedepankan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dalam Islam telah dimulai oleh Rasul Mulia kita. Revolusi Rasulullah SAW, Muhammad, pada masanya adalah dengan memberikan jatah warisan kepada perempuan. Pada zamannya perempuan tidak terdidik dan “hanya” menempati ruang domestik. Rasulullah bahkan dicibir oleh jahiliyah Arab waktu itu karena memberikan hak waris pada perempuan. Rasul membagi setengah hak waris anak laki-laki kepada anak perempuan karena pada waktu itu laki-laki adalah “bread-winner”, sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Dengan berputarnya roda sejarah, pendidikan untuk perempuan mulai diperkenalkan. Perempuan tak lagi melulu berada di ruang domestik. Perempuan di abad 21 ini adalah perempuan yang telah berbagi tugas dengan laki-laki baik di ruang publik maupun ruang domestik. Seandainya Rasul masih hidup sekarang, tentu beliau akan mengubah hak waris itu menjadi setengah sama karena realitas sosial dan budaya telah jauh berbeda dari jaman dulu. Hak perempuan untuk memilih dalam pemilu, bahkan, barusan didapat pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Abad 21 ini telah menjadi saksi proses langkah maju kesetaraan jender yang telah dirintis oleh Rasul mulia kita.

Tapi, lagi-lagi, kalau perdebatan Syariah secara teologis atas kesetaraan jender ini hanya berkisar dari ortodoksi sampai tradisionalis saja, perkembangan umat Islam akan statis di dalam. Sedang di luar sana, dunia telah berubah, dinamis dan progresif. Umat Islam akan ketinggalan jauh kalau masih saja melihat konsep Islami ini dalam kerangka pikir ortodoks-tradisionalis yang telah menjadi inspirasi Perda-Perda diskriminatif tersebut. Islami bagi mereka adalah Islamis, yang menganggap bahwa Islam harus diejawantahkan secara teks per se. Lalu apakah Islami itu? Islami adalah sifat dari Islam. Sifat Islam sungguh gilang gemilang, yang mengedepankan keadilan sosial, kesetaraan jender, perlindungan alam, jaminan akan hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak, dan masih banyak semangat zaman lain yang tidak hanya diusahakan oleh Muslim tapi diusahakan secara serius bahkan oleh non-Muslim. Semangat inilah yang telah melahirkan nabi-nabi sepanjang zaman. Semangat zaman, Zeitgeist, telah pula melahirkan seorang Amartya Sen.

Ijtihad Amartya Sen untuk Kesetaraan Jender
Amartya Sen bersama tim UNDP (United Nation Development Program) melakukan terobosan revolusioner dengan mengajukan pengukuran HDI (human development index) dengan mengedepankan relasi antara negara dan gender. Amartya Sen telah melakukan pergeseran pengukuran ini pada agensi perempuan. Agensi Perempuan ini diukur dengan GDI (Gender Development Index) dan GEM (Gender Empowerment Measurement). Sen memberikan penekanan pada analisis gender dalam mengukur hubungan negara-warga negara dalam relasi agensi. Agensi individual ini dalam rangka mengukur agensi kolektif untuk mempromosikan perkembangan sebuah negara. Paradigma ini dibangun oleh Sen untuk menentukan kebijakan publik secara operasional. Meskipun secara lebih jauh, Sen tidak menyusun kebijakan operasional, tetapi “inti” dari revolusi Sen ini adalah pemberdayaan dan pemberian agensi secara utuh kepada perempuan di hadapan negara.

Mengapa Sen melahirkan paradigma baru dalam mengukur tingkat perkembangan sebuah bangsa dengan memberikan penekanan pada agensi perempuan? Pada tahun 1990, Sen menulis dalam New York Review of Books (12/20/90, hal. 61-66), “More Than 100 Million Women are Missing/Lebih dari 100 Juta Perempuan Hilang”. Dalam tulisan ini, Sen menghitung bahwa jumlah hilangnya 100 juta perempuan merupakan bencana terbesar abad 20. Menurut Klasen dan Wink dalam Feminist Economics 9 (2-3): 263-299, “Missing Women: Revisiting the Debate”, bencana hilangnya 100 juta perempuan ini lebih besar daripada jumlah kelaparan abad 20; jumlah kematian pada Perang Dunia I & II; dan jumlah kematian disebabkan epidemi seperti influenza atau AIDS. Menurut Klasen dan Wink jumlah hilangnya lebih dari 100 juta perempuan ini hampir sama dengan 70% jumlah populasi perempuan di Amerika Serikat. Menurut Sen, di Eropa dan Amerika Utara, rasio antara perempuan dan laki-laki adalah 1.05, yaitu 100 laki, 105 perempuan. Pertumbuhan di negara maju ini cukup konstan dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang seperti Cina, Asia, Afrika, jumlah perempuan hanya 98 sementara laki-laki 100. Perempuan memiliki angka harapan hidup lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini mendorong Sen melakukan kajian mendalam, mengapa lebih dari 100 Juta perempuan hilang dan mengapa jumlah perempuan di beberapa negara berkembang menurun drastik. Mengapa perempuan memiliki tingkat harapan hidup sangat rendah dan perempuan juga banyak yang mati secara dini akibat terabaikannya kesehatan dan nutrisi dan juga korban bias gender bahkan sebelum janin bayi perempuan lahir.

Pada 27 Oktober 2001, Sen menulis dalam The Frontline, “Many Faces of Gender Inequality/Banyak Wajah Ketidak-Setaraan gender”. Dalam tulisan ini Sen mencari penyebab “Mortality Inequality/Ketidak-Setaraan Angka Kematian” Perempuan itu. Ketidaksetaraan angka kematian ini digunakan untuk mengukur angka kematian perempuan dan anak-anak perempuan dibandingkan laki-laki dan anak laki-laki. Tingginya angka penyakit dan kematian pada perempuan disebabkan oleh kegagalan pemberian pertolongan medis, suplai untuk kesehatan reproduksi, pelayanan makanan dan sosial.

Akar dari hilangnya perempuan di negara berkembang adalah karena masih kuatnya system patriarki yang mengakar pada tradisi sosial dan agama. Kuasa patriarki dilanggengkan bahkan dalam konstruksi keberagamaan. Konteks sosial budaya dimana agama tersebut dilahirkan sengaja dilanggengkan untuk meneguhkan kuasa patriarki atas sekelompok umat. Diskriminasi gender akhirnya dirayakan dengan legitimasi agama untuk memperkuat posisi ini. Bayi laki-laki lebih diharapkan daripada bayi perempuan karena dianggap sebagai “bread-winner” dengan mengabaikan konteks sosial budaya bahwa perempuan telah pula menjadi bread-winner dalam menopang keluarga. Dengan alasan inilah janin perempuan, sedari awal, telah mengalami diskriminasi. Sehingga maraklah aborsi bayi perempuan di negara-negara berkembang. Ini adalah salah satu penyebab hilangnya 100 juta perempuan itu.

Akar berikutnya adalah dengan hadirnya pasar bebas dalam parade globalisasi. Di era global sekarang, perempuan terpaksa keluar dari rumah untuk ikut menopang ekonomi keluarga. Dengan begitu statisnya ruang agama dan budaya yang didominasi oleh semangat patriarki, agensi perempuan dalam akses ekonomi juga mengalami diskriminasi, khususnya perempuan miskin. Integrasi global telah mereduksi peranan negara atas ekonomi yang membawa dampak lebih serius dengan direduksinya pengeluaran negara untuk kesehatan reproduksi, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Reduksi anggaran negara ini lebih jauh mengancam kesehatan reproduksi perempuan dan akses perempuan dalam interaksi sosial dan ekonomi. Ini adalah juga salah satu penyebab hilangnya 100 juta perempuan itu.

Thesis Sen tersebut bersambut gayung dengan realitas normatif dan empirik di Indonesia dalam proses otonomi daerah. Dari realitas normatif, teks agama Islam yang diinterpretasi secara literer dan patriarkis telah dijadikan kuda politik untuk meniadakan agensi perempuan di hadapan negara. Dari realitas empirik, alokasi anggaran untuk perempuan dikurangi dengan sangat tidak proporsional apabila dibandingkan dengan urusan sepak bola atau haji misalnya. Dari berbagai laporan daerah yang diliput oleh Eko Bambang Subiyantoro dalam Jurnal Perempuan Online: Berita Perempuan terlihat jelas bagaimana alokasi APBD daerah (cf. Surabaya, Bantul, Surakarta, dan daerah lain) tidak berpihak pada kesejahteraan perempuan. Simaklah berita berikut: Anggaran Klub Sepak Bola Persis 3 Milyar, Anggaran Ibu Hamil 154 Juta (cf APBD Pemkot Surakarta). APBD Bantul 2006: Anggaran Pendampingan KTP 2 Juta, Bantuan Haji 300 Juta. Dari berbagai laporan daerah tersebut, nasib Perempuan Indonesia jelas-jelas sedang terancam.

Beberapa Perda Syariah telah memperlihatkan sikap ulama dan pemerintah daerah dalam meniadakan agensi perempuan. Perda Syariah yang konon disebut sebagai Islami ini tidak lagi islami, karena tidak menjadi rahmat bagi perempuan. Bukankah sifat dasar Islam adalah rahmat bagi seluruh alam? Rahmatan lil alamin. Perda Syariah ini hanya menjadi rahmat bagi para ulama dan politikus saja. Lalu bagaimana dengan nasib perempuan? Perempuan hanya digunakan sebagai komoditas politik belaka. Perempuan juga telah digunakan sebagai alat ampuh memperjuangkan moralitas. Moralitas yang berangkat dari interpretasi patriarkis terhadap teks agama. Nasib buruk tubuh perempuan dalam teks itu telah dipelintir untuk menegaskan simbol agama. Nasib buruk tubuh perempuan ini juga bertambah semakin buruk dengan ketidakpedulian pemerintah daerah pada kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan Indonesia, terutama di kantong-kantong Muslim, dimana Perda Syariah yang jelas-jelas diskriminatif ini diterapkan, tampaknya terus akan mengalami diskriminasi dan viktimisasi berjenjang, terutama diskriminasi atas nama agama. Apakah Islami itu? Kembali pertanyaan ini dilontarkan. Islami adalah sifat Islam, sifat yang mengedepankan keadilan sosial yang semestinya disokong oleh nilai-nilai kesetaraan. Prinsip-prinsip kesetaraan yang telah menjadi ijtihad mulia Rasul.* Muhammad, demikian pula telah menjadi inspirasi karya Islami seorang Amartya Sen.

*) Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, sedang menempuh studi doktoral dengan beasiswa DAAD, sambil mengajar di Institut Ethnologie Universitat Munster Jerman.

Tulisan serupa telah dimuat dalam Maarif Journal for Culture and Humanity Vol 2 No 2, 2007, Jakarta.

Daftar Pustaka: Jurnal Perempuan Online. “Anggaran Klub Sepak Bola Persis 3 Milyar, Anggaran Ibu Hamil 154 Juta” dalam Berita Perempuan. [Retrieved 12 Mei 2006].
____________________. “APBD Bantul 2006: Anggaran Pendampingan KTP 2 Juta, Bantuan Haji 300 Juta” dalam Berita Perempuan. [Retrieved 12 Mei 2006].
Klasen dan Wink. “Missing Women: Revisiting the Debate”, dalam Feminist Economics 9 (2-3): 263-299.
Sen, Amartya. “Many Faces of Gender Inequality”, dalam The Frontline. 27 Oktober 2001. ___________ . “More than 100 Million Women are Missing”, dalam New York Review of Books. 20 Desember 1990.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: