Saatnya Menjadi Kades Pro Rakyat !

102 Kepala Desa (Kades) yang telah dilantik Sabtu, (29/09) lalu, baru menjadi awal dari perjalanan demokrasi di masing-masing desa yang menggelar pemilihan kepala desa awal September 2007. Tentu hasil demokrasi sesungguhnya bisa dinilai setelah kades bersangkutan purna tugas. Nilai yang diberikan pun hanya dua, berhasil atau gagal dalam menyelenggarakan pemerintahan pro rakyat, yang notabene ini menjadi harapan masyarakat yang telah memilihnya.

Tak ingin menutup mata saat melihat fenomena yang muncul menjelang pilkades lalu, bahwa menjadi kades pun harus siap dengan konsekuensi merogoh kocek. Karena memang cost politik menjadi kades pun harganya sudah selangit. Kekhawatiran yang muncul adalah kades yang terpilih malah sibuk berpikir bagaimana modal bisa kembali sebelum jabatan pungkas.

Judul dalam tulisan ini bisa menjadi tantangan bagi seluruh kades, terlebih kades yang baru dilantik. Sekaligus, mengajak kepada masyarakat desa untuk terus memasang mata dan telinga mengawasi kinerja kadesnya. Karena pengawasan yang sebenarnya adalah ditangan masyarakat.

Mengapa sudah saatnya menjadi Kades Pro Rakyat? Jawabnya tidak lain karena berbagai akar persoalan sosial seperti kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, kekerasan perempuan, dan minimnya partisipasi politik masyarakat desa salah satunya disebabkan oleh profil-profil kades yang tidak punya visi misi kerakyatan.

Tidak jarang kades hanya menjadi kepanjangan tangan penguasa diatasnya untuk menumpuk kekayaan pribadi. Seperti kasus penggelapan raskin di Desa Wongsorejo beberapa waktu lalu, cukup menjadi pembelajaran bagi kades-kades lain. Atau dugaan bocornya sejumlah proyek bantuan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang beritanya sering wara-wiri di media massa. Alih-alih untuk berani berteriak protes di barisan terdepan, para kades justru terbuai dengan pembagiaan fee dari sejumlah pihak berkepentingan.

Kita akan menengok dari beberapa kasus. Kades yang visi misi kerakyatannya miskin, telah membiarkan ratusan (bahkan ribuan) masyarakatnya menjadi TKI-TKI Ilegal karena buta aturan ketenagakerjaan; memilih tidak peduli atas masyarakatnya yang masih buta huruf dan anak-anak yang putus sekolah; hanya diam melihat ada warganya yang susah makan; dan enggan mendidik warganya supaya bisa ikut mengontrol pelaksanaan proyek di desanya.

Kades yang tidak punya visi misi kerakyatan ini tidak peduli saat petani di daerahnya kesulitan mendapat pupuk, kesulitan mengembangkan usaha karena tidak ada modal, selalu menarik biaya pembuatan KTP dan surat keterangan lainnya yang seharusnya menjadi tugas desa.

Berbeda dengan kades yang pro rakyat, pasti akan berinovasi untuk menggelar sosialisasi peraturan TKI secara merata, menggelar sekolah-sekolah informal yang murah, memberi beasiswa bagi siswa putus sekolah, cerdas untuk ikut mengentaskan kemiskinan, menjadi pelopor untuk pemberantasan korupsi di desanya, menghapuskan seluruh bentuk pungutan, dan membantu petani mengembangkan pupuk organik.

Kenyataannya tak dapat dipungkiri, kebanyakan kades hanya menunggu sambil berpangku tangan mengharapkan kucuran proyek-proyek dari atas. Bila belum dapat, mereka akan sibuk melobi dengan mengumbar janji memberi sejumlah fee bila si pejabat meloloskan proposal yang diajukan. Visi misi yang miskin ternyata juga memandulkan para kades yang model begini untuk mau berinovasi! Jadi jangan tercengang ketika kantong-kantong kemiskinan kian menumpuk di desa.

Sebuah Momentum

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 72/2005 Tentang Pemerintahan Desa, memberi kewenangan yang penuh bagi desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri, mengelola sumber-sumber usaha desa yang berpotensi. Singkatnya apa yang kita kenal dengan Otonomi Desa. PP itu juga mengamanahkan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD), dimana di Banyuwangi program ini sudah berjalan 2 tahun. Berarti, kesempatan seorang Kepala desa untuk bisa lebih inovatif, saat ini cenderung lebih besar. Meski otonomi desa bukan barang baru, namun toh jumlah desa dan kepala desa yang benar-benar bisa jadi tauladan (pro rakyat) belum muncul secara signifikan.

Pembangunan pro rakyat ini adalah peer berat bagi seluruh kades dan Pemkab Banyuwangi. Karena perlu ada perubahan sistem dengan paradigma baru dari pembangunan yang top-down menjadi pembangunan bottom-up. Ini hanya bisa dimulai dengan membuka partisipasi masyarakat desa seluas-luasnya dalam setiap pengambilan kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Korten (1982), bahwa pembangunan akan mampu mengembangkan keswadayaan masyarakat apabila pembangunan itu berorientasi pada kebutuhan masyarakat (people centered development).

Dukungan Pemkab juga sangat penting, dalam menyediakan instrumen-instrumen pemberdayaan bagi kades, penerapan reward dan punishment (penghargaan dan sanksi), transparansi serta kebijakan yang juga pro rakyat.

Jadi, sudah saatnya untuk merealisasikan janji-janji dengan menjadi kades harapan masyarakat: Kades pro rakyat ! Apakah Anda siap?

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: