Soeharto, alamak….

Posted in Jurnalisme on Januari 29, 2008 by ikaning

Minggu ( 27 Januari 2008), jam 13.00 WIB, saya sudah berada di belakang komputer kantor mengerjakan beberapa ficer yang telah disetor reporter. Sepuluh menit kemudian, Fanny -salah satu penyiar di Radio VIS, mengumumkan atas kematiaan Soeharto yang ia tahu dari Metro TV. Saya sedikit terkejut mendengar berita itu, lalu bangkit dari kursi menuju studio, menyimak reportase  Metro TV.

Wajah terkejut dan panik  nampak dari  kru siar Metro TV.  Sama seperti kesibukan dan kepanikan seisi rumah sakit Pusat Pertamina (RSPP) yang merawat mantan penguasa Orde Baru selama 24 hari itu.

Akhirnya saya memutuskan untuk merelay Metro TV, selama hampir 60 menit pada jam 14.00 WIB – 14.45 WIB, dan jam 17.00 WIB – 17.45 WIB.  Format siaran berubah. Bila biasanya tiap jam merelay Metro TV untuk program Headline News, hari Minggu kemarin terpaksa ditiadakan. Karena seharian itu Metro TV menurunkan liputan meninggalnya Soeharto dalam program Breaking News.

Saat duduk kembali di depan komputer, beberapa teman menyapa melalui yahoo mesengger, menanyakan gimana pendapat saya atas meninggalnya Soeharto.

Saya jawab singkat, “Ah biasa saja. Sudah takdirnya,hehehe..,”

Hebohnya Soeharto meninggal masih berlanjut di hari kedua, Senin (28/01). Saat Saya memandu program Radio Bincang Kota Banyuwangi Pagi jam 06.00 – 08.00 WIB, Metro TV masih menurunkan liputan persiapan pelepasan jenasah Sang Jenderal berbintang lima itu. Agenda relay terpaksa ditiadakan lagi, karena Metro TV tidak ada Headline News.

Masih hangatnya berita meninggalnya Soeharto, Saya turunkan sebagai topik Radio Bincang Kota Banyuwangi Pagi sessi kedua. Sekaligus, Saya ingin menilai bagaimana komentar masyarakat Banyuwangi atas sosok The Smiling Jenderal ini.

Luar biasa ! Opini positif masih melekat di hati pendengar yang berpartisipasi di acara Saya. Soeharto, meski sudah meninggal kini, masih dielu-elukan sebagai seorang pahlawan yang patut ditauladani.

Coba simak komentar Indra, warga Kecamatan Genteng, “Saya dan keluarga shalat Gaib, mbak, untuk mendoakan semoga Pak Harto tenang di alam sana. Karena selama kuliah tahun 1990 saya sempat merasakan beasiswa Supersemar dari Beliau. Selama kepemimpinan Pak Harto, Indonesia lebih baik. Anak-anak sekolah dikasih beasiswa, harga-harga lebih murah. Jadi Maafkan bila ada kekurangan Pak Harto”

Lalu ada yang telepon lagi, namanya Yudi, warga Kecamatan Tegaldlimo. “Setiap pemimpin pasti punya kekurangan dan kelebihan. Di tangan Pak Harto, negara ini lebih stabil, eknomi jauh lebih baik dibanding saat ini. Kalau orang ngomong Pak Harto gak bisa dijerat korupsi, ya salahkan aparat hukumnya dong, yang gak bisa bekerja. Toh, yang korupsi itu kan anak buahnya Pak Harto semua”

Padahal Saya dan teman duet saya mencoba memaparkan bagaimana dibalik kestabilan yang diciptakan Soeharto saat masih berkuasa. Mulai kebebasan pers yang terkekang, Peristiwa Malari yang menandai pembungkaman aktivis, penyumbatan partai politik, besarnya utang negara, warisan korupsi yang membabi buta.

“Sudahlah, Maafkan Soeharto. Untuk apa mengingat-ingat keburukannya, diambil kebaikannya saja. Ekonomi bisa stabil, keamanan terkendali,” begitu komentar berikutnya dari Agus asal Kecamatan Muncar.

Acara Radio kuakhiri dengan kalimat, “Selamat jalan Soeharto, semoga penegakan hukum di Indonesia tidak tebang pilih, dan korupsi bisa diberantas…”.

Saat keluar dari kantor untuk liputan ke Kantor DPRD Banyuwangi, Bendera Merah Putih setengah tiang sudah terpangsang di sepanjang jalan, menandai Hari Berkabung Nasional sudah dimulai.

Dan sorenya saat mengedit berita, saya membaca berita yang diperoleh reporter, mengenai doa bersama untuk Soeharto yang digelar warga Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro.

Lengkaplah sudah bukti-bukti, nama besar Soeharto selama 32 tahun masih punya pengaruh yang besar. Bukan hanya di Jakarta dan Solo yang diturunkan melalui liputan seluruh media TV Nasional seharian penuh, tapi juga di ujung timur Pulau Jawa ini.

Sejarah PKI Di Banyuwangi dan Pembantaian Cemethuk 18 Oktober 1965

Posted in Sejarah on Januari 27, 2008 by ikaning

Monumen Pancasila Untuk Mengenang Tragedi Pembantaian di Cemethuk BAB I

Monumen PancasilaLubang Ajaib

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang pemilihan judul

Monumen Pancasila Untuk Mengenang Tragedi Pembantaian 18 Oktober 1965 Di Dusun CemethukDusun Cemethuk, Desa Cluring, Kecamatan Cluring Banyuwangi adalah saksi berdarah peristiwa pembantaian 62 orang-orang Anshor oleh anggota PKI. Di bekas 3 sumur tempat penguburan massal para korban pembantaian ini, telah dibangun sebuah Monumen Pancasila untuk mengenang peristiwa yang cukup penting dalam sejarah Banyuwangi.

Tragedi Cemethuk sekaligus menjadi penanda bahwa kabupaten paling timur dari pulau jawa ini tidak luput dari pengembangan jaringan Partai berlambang palu dan arit ini. Tragedi ini terjadi setelah pembunuhan para jenderal di Jakarta yang kemudian dikenal dengan Gerakan 30 September. Tragedi Cemethuk juga menunjukkan bahwa tingkat konflik di akar rumput antara pengikut PKI dan non-PKI setelah peristiwa G 30 S berlangsung dalam tingkat tinggi.

Namun Sejarah Nasional hanya sedikit sekali menyediakan ruang untuk mengungkap sejarah PKI di Dusun Cemethuk. Itu bisa dibuktikan dengan minimnya buku-buku sejarah yang bisa menjelaskan tragedi di Cemethuk secara komprehensif.

Padahal bila melihat pada banyaknya korban dan juga saling keterkaitan dengan perkembangan PKI di Nusantara, seharusnya Tragedi Cemethuk sangat relevan untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari Sejarah Nasional.

Menurut penulis hal ini disebabkan beberapa hal:

  • letak geografis Kabupaten Banyuwangi yang cukup jauh dari pusat Jakarta menjadikan tragedi Cemethuk tidak terkover maksimal
  • Pemerintah terlalu memfokuskan penulisan sejarah PKI dalam Gerakan 30 September
  • Penelitian sejarah yang dimotori pemerintah mengabaikan sejarah di tingkat lokal

Baca lebih lanjut

Kesenian Jaran Kencak Paju Gandrung: Antara Filosofi dan Tuntutan Komersial

Posted in Karya Jurnalistik on Oktober 25, 2007 by ikaning

Banyuwangi

Paju Gandrung 1

Gending-gending jawa kuno ditabuh dari Gamelan pada suatu siang yang terik. Dua ekor kuda hitam, lengkap dengan kostum berwarna mencolok tiba-tiba masuk ke area pentas. Mengikuti aba-aba sang pelatih, kuda jenis sandel memperagakan aksinya, ditengah kerumunan penonton yang sudah memadati tempat mentas sejak pagi hari. Dua kuda itu mengangguk-angguk sembari mengepak-ngepakkan kakinya mengikuti tabuhan gamelan. Selain menari, dua kuda itu juga menunjukkan aksinya, duduk dan berdiri dengan dua kaki.

Setelah gending pertama dan kedua selesai dibawakan, para pesinden mulai bernyanyi gending-gending Tari Gandrung. Tak lama kemudian, seorang gadis berkostum Gandrung Banyuwangi masuk ke area pentas. Sang Gandrung menari-nari, sesekali mengibaskan selendang merahnya ke arah kuda. Seperti layaknya manusia, dua ekor kuda itu terlihat kompak menari bersama Gandrung mengikuti tabuhan gamelan hingga selesai.

***

Ilustrasi diatas adalah diskripsi singkat bagaimana jalannya Kesenian Jaran Kencak Paju Gandrung, saat ditampilkan oleh Masyarakat Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Minggu (21/10) lalu. Sesuai namanya, kesenian ini mengkolaborasikan kesenian Jaran Kencak dengan Tari Gandrung Banyuwangi.

Sekilas penampilan kesenian rakyat ini cukup memukau, karena memperagakan kelincahan kuda-kuda Sandel dan Tarian Gandrung yang cukup populer bagi masyarakat paling ujung timur Pulau Jawa ini. Bukan hanya di Boyolangu, setiap kali ada pentas kesenian ini memang tidak pernah sepi penonton.

Namun di tengah meriahnya sambutan masyarakat, Kesenian Jaran Kencak Paju Gandrung masih menyisakan kontroversi. Sebagian pihak menyayangkan perpaduan dua kesenian yang berbeda secara filosofi tersebut.

Baca lebih lanjut

Keadilan Islami Menjunjung Tinggi Nilai Kesetaraan Gender

Posted in Perempuan on Oktober 19, 2007 by ikaning

Oleh: Dewi candraningrum (Jurnalperempuan.com )

Apakah Islami itu?
Tahun 2006 menjadi saksi hiruk pikuk kebangkitan simbolisasi Islam dalam mencoba menangani carut marut bangsa. Simbolisasi Islam ini telah diyakini beberapa pihak sebagai jawaban paling manjur atas berbagai problem yang menimpa Indonesia, mulai dari masalah moralitas berbangsa, kemiskinan, ketimpangan dan ketidak-adilan struktur ekonomi sosial politik dan budaya. Simbolisasi Islam ini meraih puncak perjuangannya dalam perumusan dan pengesahan beberapa Peraturan Daerah yang kental sekali diwarnai oleh simbolisasi Islam literer. Islam, dalam pengertian mereka, adalah Islam yang “eksklusif dan Arab-oriented”, yaitu Islam yang memiliki identitas “harus berbeda” dengan yang lain yang diwarnai oleh konteks sosial budaya Arab. Perempuan yang Islami adalah perempuan yang salihah, perempuan yang memakai jilbab. Perempuan yang bermoral, adalah perempuan yang tidak keluar rumah di atas jam 10 malam. Dengan pijakan konstruksi budaya Arab yang jelas-jelas patriarkis ini, Perda-Perda tersebut beramai-ramai disokong oleh beberapa daerah yang dipadati penduduk Muslim, seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Wilayah sekitar Jakarta, Sumatera Barat, dan dalam Qanun Syariah di Aceh.

Versi simbolisasi Islam literer tersebut, kalau dianalisis lebih dalam, tidak memberikan solusi tepat pada akar permasalahan bangsa. Bayangkan, bagaimana ratusan buruh pabrik perempuan yang harus kerja shift malam dapat bekerja dan mengais rejeki. Kebijakan itu jelas-jelas meminggirkan perempuan dari akses ekonomi. Belum lagi Perda Larangan Berkhalwat telah membatasi sebagian buruh pabrik perempuan yang harus berboncengan ketika berangkat dan pulang kerja bersama koleganya yang laki-laki. Apakah Perda ini Islami? Tentu saja tidak, karena telah melanggar aksesibilitas perempuan atas sumber ekonomi. Secara lebih spesifik Perda Anti Maksiat dan Anti Pelacuran yang melarang perempuan keluar di atas jam 10 malam dan Perda Larangan Berkhalwat telah bertentangan dan berseberangan dengan Konvensi Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ecosoc Convention) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang no 11 tahun 2005, didalamnya disebutkan bahwa negara harus menjamin hak pekerja, hak keluarga, hak akan kesehatan dan standar hidup, hak pendidikan dan hak budaya.

Simbolisasi Islam literer lain, yang dipercayai akan mengatasi kejahatan sosial adalah dengan memberikan tanggung jawab moralitas bangsa di pundak perempuan. Moralitas bangsa secara tidak adil dinisbatkan pada tubuh perempuan. Tubuh perempuan dipercayai telah menjadi sumber kebejatan dan kegagalan moralitas bangsa. Untuk itu, ukuran moralitas bangsa adalah bagaimana negara dapat mengatur tubuh perempuan. Tubuh perempuan dengan demikian harus diregulasi. Celakanya, regulasi vulgar a la Arablah yang dilakukan. Jilbabisasi masal dengan Perda Berpakaian Muslimah didesain untuk mewujudkan cita-cita moralitas Islami yang lebih terkesan simbolik itu. Apa yang disebut salihah dan Islami adalah yang memakai jilbab. Seorang muslimah disebut bermoral dan Islami apabila dia memakai jilbab. Jilbab telah menjadi alat takar dan ukuran bahwa moralitas seorang perempuan lebih dari yang lain. Karya dan karsa perempuan yang merupakan alat ukur inti dipinggirkan begitu saja. Bukankah tanggung jawab moralitas bangsa semestinya dipikul bersama, baik antara laki-laki dan perempuan? Bukankah hak atas selembar kain kerudung itu seharusnya diberikan kepada perempuan dan bukan kepada negara? Mengapa negara merampas hak perempuan? Kalau tanggung jawab moralitas itu hanya dinisbatkan kepada perempuan, Perda ini jelas telah menapaki jalur diskriminasi. Perda yang memperhatikan aspek-aspek keadilan, semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Perda ini telah dengan gamblang melanggar Konvensi Internasional Eliminasi atas Diskriminasi terhadap Perempuan, disingkat CEDAW (Convention on the Elimination of the Discrimination Against Women’s Right) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984.

Untuk menjamin pelaksanaan beberapa Perda diskriminatif tersebut, dibentuklah polisi Syariah. Tugas polisi ini secara praksis hanyalah sibuk memutar mata pada perempuan. Apakah perempuan telah berpakaian secara benar, apakah jalanan telah selamat dari perempuan di malam hari, apakah perempuan telah dengan becus mendukung dan tunduk pada kebijakan ini. Perempuan, di hadapan mereka jelas-jelas telah kehilangan hak sipil dan politiknya. Fondasi Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 telah dengan jelas menjamin hak setiap warga negara. Dalam Perda Berbusana Muslimah, hak sipil perempuan jelas telah dilanggar karena perempuan seperti halnya laki-laki adalah juga warga negara. Perda yang diinspirasi oleh interpretasi Syariah literer ini telah melanggar Konvensi Internasional atas Hak Sipil dan Politik (International Convention on Civil dan Political Rights) yang telah diratifikasi dalam Undang-undang No 12 tahun 2005.

Perda yang terinspirasi oleh impian Islamisasi literer telah gagal dan jelas-jelas menyumbat aspirasi dan akses perempuan di bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Perda-perda tersebut sangat membahayakan bagi perempuan karena telah dengan jelas melanggar beberapa konvensi internasional penting yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi-konvensi tersebut bila ditelisik dan diteliti lebih mendalam, bahkan, lebih Islami ketimbang Perda yang dibuat secara tergesa-gesa dan mengabaikan aspirasi politik perempuan tersebut. Apa yang disebut sebagai Islami adalah yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Keadilan tidak akan mungkin terwujud tanpa mengedepankan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dalam Islam telah dimulai oleh Rasul Mulia kita. Revolusi Rasulullah SAW, Muhammad, pada masanya adalah dengan memberikan jatah warisan kepada perempuan. Pada zamannya perempuan tidak terdidik dan “hanya” menempati ruang domestik. Rasulullah bahkan dicibir oleh jahiliyah Arab waktu itu karena memberikan hak waris pada perempuan. Rasul membagi setengah hak waris anak laki-laki kepada anak perempuan karena pada waktu itu laki-laki adalah “bread-winner”, sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Dengan berputarnya roda sejarah, pendidikan untuk perempuan mulai diperkenalkan. Perempuan tak lagi melulu berada di ruang domestik. Perempuan di abad 21 ini adalah perempuan yang telah berbagi tugas dengan laki-laki baik di ruang publik maupun ruang domestik. Seandainya Rasul masih hidup sekarang, tentu beliau akan mengubah hak waris itu menjadi setengah sama karena realitas sosial dan budaya telah jauh berbeda dari jaman dulu. Hak perempuan untuk memilih dalam pemilu, bahkan, barusan didapat pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Abad 21 ini telah menjadi saksi proses langkah maju kesetaraan jender yang telah dirintis oleh Rasul mulia kita.

Tapi, lagi-lagi, kalau perdebatan Syariah secara teologis atas kesetaraan jender ini hanya berkisar dari ortodoksi sampai tradisionalis saja, perkembangan umat Islam akan statis di dalam. Sedang di luar sana, dunia telah berubah, dinamis dan progresif. Umat Islam akan ketinggalan jauh kalau masih saja melihat konsep Islami ini dalam kerangka pikir ortodoks-tradisionalis yang telah menjadi inspirasi Perda-Perda diskriminatif tersebut. Islami bagi mereka adalah Islamis, yang menganggap bahwa Islam harus diejawantahkan secara teks per se. Lalu apakah Islami itu? Islami adalah sifat dari Islam. Sifat Islam sungguh gilang gemilang, yang mengedepankan keadilan sosial, kesetaraan jender, perlindungan alam, jaminan akan hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak, dan masih banyak semangat zaman lain yang tidak hanya diusahakan oleh Muslim tapi diusahakan secara serius bahkan oleh non-Muslim. Semangat inilah yang telah melahirkan nabi-nabi sepanjang zaman. Semangat zaman, Zeitgeist, telah pula melahirkan seorang Amartya Sen.

Ijtihad Amartya Sen untuk Kesetaraan Jender
Amartya Sen bersama tim UNDP (United Nation Development Program) melakukan terobosan revolusioner dengan mengajukan pengukuran HDI (human development index) dengan mengedepankan relasi antara negara dan gender. Amartya Sen telah melakukan pergeseran pengukuran ini pada agensi perempuan. Agensi Perempuan ini diukur dengan GDI (Gender Development Index) dan GEM (Gender Empowerment Measurement). Sen memberikan penekanan pada analisis gender dalam mengukur hubungan negara-warga negara dalam relasi agensi. Agensi individual ini dalam rangka mengukur agensi kolektif untuk mempromosikan perkembangan sebuah negara. Paradigma ini dibangun oleh Sen untuk menentukan kebijakan publik secara operasional. Meskipun secara lebih jauh, Sen tidak menyusun kebijakan operasional, tetapi “inti” dari revolusi Sen ini adalah pemberdayaan dan pemberian agensi secara utuh kepada perempuan di hadapan negara.

Mengapa Sen melahirkan paradigma baru dalam mengukur tingkat perkembangan sebuah bangsa dengan memberikan penekanan pada agensi perempuan? Pada tahun 1990, Sen menulis dalam New York Review of Books (12/20/90, hal. 61-66), “More Than 100 Million Women are Missing/Lebih dari 100 Juta Perempuan Hilang”. Dalam tulisan ini, Sen menghitung bahwa jumlah hilangnya 100 juta perempuan merupakan bencana terbesar abad 20. Menurut Klasen dan Wink dalam Feminist Economics 9 (2-3): 263-299, “Missing Women: Revisiting the Debate”, bencana hilangnya 100 juta perempuan ini lebih besar daripada jumlah kelaparan abad 20; jumlah kematian pada Perang Dunia I & II; dan jumlah kematian disebabkan epidemi seperti influenza atau AIDS. Menurut Klasen dan Wink jumlah hilangnya lebih dari 100 juta perempuan ini hampir sama dengan 70% jumlah populasi perempuan di Amerika Serikat. Menurut Sen, di Eropa dan Amerika Utara, rasio antara perempuan dan laki-laki adalah 1.05, yaitu 100 laki, 105 perempuan. Pertumbuhan di negara maju ini cukup konstan dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang seperti Cina, Asia, Afrika, jumlah perempuan hanya 98 sementara laki-laki 100. Perempuan memiliki angka harapan hidup lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini mendorong Sen melakukan kajian mendalam, mengapa lebih dari 100 Juta perempuan hilang dan mengapa jumlah perempuan di beberapa negara berkembang menurun drastik. Mengapa perempuan memiliki tingkat harapan hidup sangat rendah dan perempuan juga banyak yang mati secara dini akibat terabaikannya kesehatan dan nutrisi dan juga korban bias gender bahkan sebelum janin bayi perempuan lahir.

Pada 27 Oktober 2001, Sen menulis dalam The Frontline, “Many Faces of Gender Inequality/Banyak Wajah Ketidak-Setaraan gender”. Dalam tulisan ini Sen mencari penyebab “Mortality Inequality/Ketidak-Setaraan Angka Kematian” Perempuan itu. Ketidaksetaraan angka kematian ini digunakan untuk mengukur angka kematian perempuan dan anak-anak perempuan dibandingkan laki-laki dan anak laki-laki. Tingginya angka penyakit dan kematian pada perempuan disebabkan oleh kegagalan pemberian pertolongan medis, suplai untuk kesehatan reproduksi, pelayanan makanan dan sosial.

Akar dari hilangnya perempuan di negara berkembang adalah karena masih kuatnya system patriarki yang mengakar pada tradisi sosial dan agama. Kuasa patriarki dilanggengkan bahkan dalam konstruksi keberagamaan. Konteks sosial budaya dimana agama tersebut dilahirkan sengaja dilanggengkan untuk meneguhkan kuasa patriarki atas sekelompok umat. Diskriminasi gender akhirnya dirayakan dengan legitimasi agama untuk memperkuat posisi ini. Bayi laki-laki lebih diharapkan daripada bayi perempuan karena dianggap sebagai “bread-winner” dengan mengabaikan konteks sosial budaya bahwa perempuan telah pula menjadi bread-winner dalam menopang keluarga. Dengan alasan inilah janin perempuan, sedari awal, telah mengalami diskriminasi. Sehingga maraklah aborsi bayi perempuan di negara-negara berkembang. Ini adalah salah satu penyebab hilangnya 100 juta perempuan itu.

Akar berikutnya adalah dengan hadirnya pasar bebas dalam parade globalisasi. Di era global sekarang, perempuan terpaksa keluar dari rumah untuk ikut menopang ekonomi keluarga. Dengan begitu statisnya ruang agama dan budaya yang didominasi oleh semangat patriarki, agensi perempuan dalam akses ekonomi juga mengalami diskriminasi, khususnya perempuan miskin. Integrasi global telah mereduksi peranan negara atas ekonomi yang membawa dampak lebih serius dengan direduksinya pengeluaran negara untuk kesehatan reproduksi, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Reduksi anggaran negara ini lebih jauh mengancam kesehatan reproduksi perempuan dan akses perempuan dalam interaksi sosial dan ekonomi. Ini adalah juga salah satu penyebab hilangnya 100 juta perempuan itu.

Thesis Sen tersebut bersambut gayung dengan realitas normatif dan empirik di Indonesia dalam proses otonomi daerah. Dari realitas normatif, teks agama Islam yang diinterpretasi secara literer dan patriarkis telah dijadikan kuda politik untuk meniadakan agensi perempuan di hadapan negara. Dari realitas empirik, alokasi anggaran untuk perempuan dikurangi dengan sangat tidak proporsional apabila dibandingkan dengan urusan sepak bola atau haji misalnya. Dari berbagai laporan daerah yang diliput oleh Eko Bambang Subiyantoro dalam Jurnal Perempuan Online: Berita Perempuan terlihat jelas bagaimana alokasi APBD daerah (cf. Surabaya, Bantul, Surakarta, dan daerah lain) tidak berpihak pada kesejahteraan perempuan. Simaklah berita berikut: Anggaran Klub Sepak Bola Persis 3 Milyar, Anggaran Ibu Hamil 154 Juta (cf APBD Pemkot Surakarta). APBD Bantul 2006: Anggaran Pendampingan KTP 2 Juta, Bantuan Haji 300 Juta. Dari berbagai laporan daerah tersebut, nasib Perempuan Indonesia jelas-jelas sedang terancam.

Beberapa Perda Syariah telah memperlihatkan sikap ulama dan pemerintah daerah dalam meniadakan agensi perempuan. Perda Syariah yang konon disebut sebagai Islami ini tidak lagi islami, karena tidak menjadi rahmat bagi perempuan. Bukankah sifat dasar Islam adalah rahmat bagi seluruh alam? Rahmatan lil alamin. Perda Syariah ini hanya menjadi rahmat bagi para ulama dan politikus saja. Lalu bagaimana dengan nasib perempuan? Perempuan hanya digunakan sebagai komoditas politik belaka. Perempuan juga telah digunakan sebagai alat ampuh memperjuangkan moralitas. Moralitas yang berangkat dari interpretasi patriarkis terhadap teks agama. Nasib buruk tubuh perempuan dalam teks itu telah dipelintir untuk menegaskan simbol agama. Nasib buruk tubuh perempuan ini juga bertambah semakin buruk dengan ketidakpedulian pemerintah daerah pada kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan Indonesia, terutama di kantong-kantong Muslim, dimana Perda Syariah yang jelas-jelas diskriminatif ini diterapkan, tampaknya terus akan mengalami diskriminasi dan viktimisasi berjenjang, terutama diskriminasi atas nama agama. Apakah Islami itu? Kembali pertanyaan ini dilontarkan. Islami adalah sifat Islam, sifat yang mengedepankan keadilan sosial yang semestinya disokong oleh nilai-nilai kesetaraan. Prinsip-prinsip kesetaraan yang telah menjadi ijtihad mulia Rasul.* Muhammad, demikian pula telah menjadi inspirasi karya Islami seorang Amartya Sen.

*) Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, sedang menempuh studi doktoral dengan beasiswa DAAD, sambil mengajar di Institut Ethnologie Universitat Munster Jerman.

Tulisan serupa telah dimuat dalam Maarif Journal for Culture and Humanity Vol 2 No 2, 2007, Jakarta.

Daftar Pustaka: Jurnal Perempuan Online. “Anggaran Klub Sepak Bola Persis 3 Milyar, Anggaran Ibu Hamil 154 Juta” dalam Berita Perempuan. [Retrieved 12 Mei 2006].
____________________. “APBD Bantul 2006: Anggaran Pendampingan KTP 2 Juta, Bantuan Haji 300 Juta” dalam Berita Perempuan. [Retrieved 12 Mei 2006].
Klasen dan Wink. “Missing Women: Revisiting the Debate”, dalam Feminist Economics 9 (2-3): 263-299.
Sen, Amartya. “Many Faces of Gender Inequality”, dalam The Frontline. 27 Oktober 2001. ___________ . “More than 100 Million Women are Missing”, dalam New York Review of Books. 20 Desember 1990.

AJI Jember soal Surat Edaran Sekda Banyuwangi

Posted in Jurnalisme on Oktober 19, 2007 by ikaning

AJI Jember soal Surat Edaran Sekda Banyuangi
12 Sep 2007

Aliansi Jurnalis Independen
The Alliance of Independent Journalist
AJI JEMBER
Office : Jl. Nanas VIII/3 Jember – Jawa Timur 68118

No : B.25/ADV/AJI-Jbr/IX/07
Lamp. : -
H a l : Pernyataan Sikap

Kode Etik Jurnalistik yang berlaku di Indonesia dibuat dan disepakati untuk dilaksanakan oleh seluruh jurnalis. Selain mengatur etika jurnalis dalam melaksanakan tugasnya, kode etik juga menjamin dan melindungi masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan seimbang tanpa ditutup-tutupi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Sekretaris Kabupaten telah menerbitkan Surat Edaran No. 300/646/429.032/2007 yang di dalamnya mengatur tentang tata cara penyampaian informasi dari Pemkab Banyuwangi kepada para jurnalis. Surat edaran itu berisi tentang kebijakan pemerintah kabupaten Banyuwangi yang menerapkan prinsip satu pintu untuk penyampaian informasi dari pemkab kepada para jurnalis yang melaksanakan tugasnya.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut telah benar-benar menghilangkan ruang kepada para jurnalis untuk mendapatkan informasi dari narasumber secara langsung, khsususnya kepada para pejabat dan pegawai pemkab yang terkait langsung dengan informasi yang disampaikan. Akibatnya, keinginan publik untuk mendapat informasi secara seimbang dan proporsional tidak pernah bisa dipenuhi. Dalam hal ini, asas transparansi dalam iklim demokratisasi yang sudah dibangun telah ternodai.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember sebagai salah satu organisasi profesi atau wadah para jurnalis untuk mengembangkan kebebasan pers, profesionalisme dan kesejahteraan melihat pemberlakuan surat edaran tersebut sebagai ancaman atas keberlangsungan demokrasi.

Untuk itu AJI Jember menyatakan sikap sebagai berikut:
Mengecam pemberlakuan Surat Edaran Sekretaris Kabupaten No.300/646/429.032/2007 karena tidak memberikan ruang kebebasan kepada publik untuk mendapatkan informasi yang proporsional.
Mengecam intervensi dan sensor yang dilakukan pemerintah kabupaten Banyuwangi kepada narasumber langsung melalui pemberlakuan surat edaran tersebut.
Mendesak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari atau Sekretaris Kabupaten, Sukandi untuk mencabut kembali Surat Edaran Sekretaris Kabupaten No.300/646/429.032/2007, agar tercipta iklim kebebasan pers dan kebebasan publik mendapatkan informasi yang seimbang.
Mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menjamin kebebasan pers dan kebebasan publik mendapatkan informasi tanpa adanya intervensi.
Mendukung upaya semua jurnalis di Banyuwangi untuk tetap berpedoman pada UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik dalam memperoleh dan menyampaikan informasi kepada publik.

Jember, 12 September 2007

Ketua AJI Jember
Mahbub Djunaidy

Koordinator Divisi Advokasi,
M. Dawud

Tembusan:
1. Ketua Dewan Pers, Bpk. Ichlasul Amal
2. Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Bpk. Mohammad Nuh
3. Ketua Umum AJI-Indonesia, Heru Hendratmoko
4. Arsip

(www.ajiindonesia.org)

Jejak-Jejak Akulturasi Budaya Tionghoa dan Jawa

Posted in Sejarah on Oktober 19, 2007 by ikaning

Perayaan Imlek kini bisa dinikmati di seluruh negeri, sebagaimana masyarakat merayakan adat tradisinya masing-masing. Pengakuan Imlek sebagai bagian budaya nasional ini adalah sumbangsih presiden Abdurahman Wahid dengan mencabut beberapa peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa. Beberapa pengamat antropologi menyebut, saat-saat inilah titik keharmonisan budaya tionghoa dengan kebudayaan asli Indonesia kembali setelah mengalami diskriminasi dan konflik yang amat panjang di negeri ini.

 

Pengakuan budaya tionghoa sebagai bagian budaya nasional, sudah semestinya dilakukan karena interaksi antar keduanya berlangsung cukup lama dan menghasilkan kebiasaan baru bagi keduanya. Dalam sejarah Nasional, orang-orang Tionghoa memberi kontribusi terhadap kemerdekaan dan pembangunan di Indonesia. Sehingga dikotomi warga keturunan dengan bangsa Indonesia sudah semestinya ditiadakan.

 

Namun disini penulis membatasi pada pembahasan silang budaya jawa dan tionghoa. Sebab dengan pembahasan ini sudah memberi gambaran fakta akan adanya akulturasi budaya tionghoa dengan pribumi.

 

Dalam agama islam ada salah satu sunnah Rasul yang menyarankan : tuntutlah ilmu hingga ke negeri cina ! Mengapa Cina direferensikan sebagai negara tujuan. Jawabnya tentu bukan karena cina basis agama Islam. Melainkan karena Cina sudah memiliki peradaban tinggi sebelum masa Islam berkembang. Penduduk Cina sudah menguasai ilmu astronomi bahkan mempunyai tempat-tempat observasi, mampu membuat ramuan untuk mengawetkan mayat sampai membuat obat bahan peledak. Karena menguasai ilmu astronomi itu dengan mudah orang Cina bisa mengembara ke Asia Tenggara (termasuk Indonesia) hingga ke Timur Tengah. Penyebaran orang-orang Tionghoa ke seluruh pelosok negara ini selain urusan berdagang juga urusan menyebarkan agama Budha dan Islam.

 

Perkenalan dengan agama Islam ini, menurut Imelda dalam artikelnya di situs Beranda berjudul Budaya Tionghoa Bagian Dari Budaya Nusantara (14/12/2006), didapat dalam perantauan mereka ke Arab. Dengan teknologi tulis menulis dan cetak mencetak yang dimiliki orang Tionghoa sangat membantu bangsa Arab untuk menyusun Al-Qur’an. Sebaliknya, orang Tionghoa memperoleh bekal ajaran Islam ini yang kemudian mereka sebarkan ke negaranya sendiri hingga ke Asia Tenggara.

 

Kedatangan pertama orang-orang tionghoa ke Indonesia dibuktikan dengan catatan Fa Xian, seorang bhikhu senior dinasti Jin Timur. Pada tahun 411, kapalnya hanyut dan Fa xian singgah di Yapon (pulau jawa). Fa Xian merantau selama 5 bulan dan membuat catatan mengenai pulau jawa.

 

Bhikhu senior lainnya adalah Hui Neng dari dinasti Tang yang tiba di pulau jawa pada tahun 664-665. Selama 3 tahun ia bekerja sama dengan bhikhu Janabadra dari jawa untuk menerjemahkan kitab-kitab Agama Budha. Hui Neng cukup mahir berbahasa Jawa Kuno, yang menjadikannya lebih mudah bergaul dengan masyarakat Jawa. Ia mengajarkan makanan sayuran kepada masyarakat sekitarnya. Berikutnya, Hui Neng membawa 20 bhikhu senior lainnya di pulau jawa.

 

Masuknya kelompok Tionghoa ke Jawa Timur utamanya terdapat di buku Nanyang Huarena (1990) berjudul ‘The 6th overseas Chinese state’. Kertanagara, raja Singasari yang terakhir, pada thn.1289 telah menantang wibawa kaisar Monggol Kublai Khan, yang masa itu berkuasa di Tiongkok. Beliau memulangkan utusan kaisar dengan muka yang dilukai. Kublai Khan mengirim tentaranya ke Jawa. Tetapi sebelum kedatangan tentara tersebut, Kertanagara pada thn 1292 telah tewas disebabkan pemberontakan Kediri. Singasari jatuh. Ketika tentara Kublai Khan tiba, Raden Wijaya, kemenakan

dan menantunya Kertanagara, menyerahkan diri pada pimpinan tentara Monggol dan menyatakan, bahwa Raja Kediri Jayakatwang telah menggantikan Kertanagara. Raden Wijaya berhasil membujuk tentara Kublai Khan untuk menjatuhkan Daha (Kediri).

 

Setelah tentara Kediri hancur, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Kublai Khan. Beliau minta diberi 200 pengawal Monggol/Tionghoa yang tak bersenjata untuk kepergiannya ke kota Majapahit

dimana beliau akan menyerah dengan resmi pada wakil2 Kublai Khan. Ditengah perjalanan para pengawal dibantai dan sebagian lain tentara Monggol yang tidak menduganya dapat dikepung. Siasat Raden Wijaya menghasilkan pihak Monggol kehilangan 3000 orang dan terpaksa meninggalkan pulau Jawa tanpa hadiah2 yang dijanjikan. Tahun 1293-94 Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di Jawa Timur.

 

Kublai Khan, cucunya Jengiz Khan, meninggal 18 Pebruari 1294. Antara tahun 1325 dan 1375 hubungan Majapahit dengan Tiongkok telah membaik. Sang Adityawarman yang dibesarkan di Majapahit dan yang kemudian menjadi Raja Sumatera-Barat telah mengunjungi istana kaisar Tiongkok sebagai menteri dan utusan Majapahit pada thn. 1325 dan sekali lagi pada thn 1332.

 

Gelombang kedatangan orang-orang Tionghoa berikutnya terjadi saat pelayaran Laksamana Cheng Ho yang membawa Armada besar, dengan 62 kapal besar dan lebih 200 kapal kecil, bersama lebih 27 ribu orang awak kapal pada tahun 1405. Pelayaran ini berturut-turut terjadi sebanyak 7 kali, pada tahun 1407, tahun 1412,tahun 1416, tahun 1421, tahun 1424 dan terakhir tahun 1430.

 

Kehadiran para orang-orang Tionghoa ini melakukan interaksi dengan masyarakat pribumi. Mereka ada yang menikah dengan wanita-wanita pribumi dan saling bertukar kebudayaan. di Pantai Utara Jawa itu di samping menyebarkan ajaran Islam juga budaya Cina. Oleh karena itu di Sunda Kelapa (Pelabuhan kerajaan Padjajaran juga) budaya mereka berbaur dengan

kebudayaan penduduk asli yng kemudian menyebut diri mereka sebagai suku Betawi dan hingga kini, kita mengenal kesenian cokek, lenong, dan lain-lain yang merupakan akulturasi budaya Cina dan Betawi, yang kini kemudian diklaim sebagai kesenian Betawi. Musik Tanjidor yang merupakan musik khas Betawi pun beberapa alat musiknya menggunakan alat musik khas Cina, seperti rebab, dan lain-lain. Perhatikan pakaian pengantin Betawi, yang mirip pakaian pengantin di zaman dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina pada abad ke 7. Selain itu bahasa Indonesia pun banyak yang berasal dari serapan bahasa Cina, misalnya becak (Bhe-chia), kue (koe), dan teh (tee).

 

Sebelum jaman kolonial pernikahan antara orang Tionghoa dengan orang Pribumi merupakan hal yang normal. Dr. Pigeaud dan Dr. de Graaf telah menggambarkan keadaan pada abad ke 16 sebagai berikut :

pertama , di kota-kota pelabuhan pulau Jawa kalangan berkuasa terdiri dari keluarga-keluarga campuran, kebanyakan Tionghoa peranakan Jawa dan Indo-Jawa. Sumber-sumber sejarah pihak Pribumi Indonesia menyebut, dalam abad ke 16 sejumlah besar orang Tionghoa hidup di kota-kota pantai Utara Jawa. Disamping Demak, juga di Cirebon, Lasem, Tuban, Gresik (Tse Tsun) dan Surabaya.

 

Kedua, banyak orang Tionghoa Islam mempunyai nama Jawa dan dengan sendirinya juga nama Arab. Pada jaman itu sebagai Muslimin mempunyai nama Arab meninggihkan gengsi. Salah satu cucunya Raden Patah tercatat mempunyai cita-cita untuk menyamai Sultan Turki. Menurut De Graaf dan Pigeaud, Sunan Prawata (Muk Ming) raja Demak terakhir yang mengatakan pada Manuel Pinto, beliau berjuang sekeras-kerasnya nya untuk meng-Islamkan seluruh Jawa. Bila berhasil beliau akan

menjadi ‘segundo Turco’ (seorang Sultan Turki ke II) setanding sultan Turki Suleiman I dengan kemegahannya. Nampaknya selain naik haji beliau telah mengunjungi Turki.

 

Sumber-sumber Pribumi menegaskan raja-raja Kerajaan Demak orang Tionghoa atau Tionghoa peranakan Jawa. Terlalu banyak untuk memuat semua nama-nama tokoh sejarah yang di-identifikasi sebagai orang Tionghoa. Diantaranya Raden Kusen (Kin San, adik tiri Raden Patah), Sunan Bonang (Bong Ang, putera Sunan Ngampel alias Bong Swee Ho), Sunan Derajat juga putera Sunan Ngampel, Sunan Kalijaga (Gan Si Chang), Ja Tik Su (tidak jelas beliau Sunan Undung atau Sunan Kudus. Ada sumber mengatakan Sunan Undung ayah Sunan Kudus dan menantunya Sunan Ngampel), Endroseno, panglima terachir tentara Sunan Giri, Pangeran Hadiri alias Sunan Mantingan suami Ratu

Kalinyamat, Ki Rakim, Nyai Gede Pinatih (ibu angkatnya Sunan Giri dan keturunannya Shih Chin Ching tuan besar (overlord) orang Tionghoa di Palembang), Puteri Ong Tien Nio yang menurut tradisi adalah isterinya Sunan Gunung Jati, Cekong Mas (dari keluarga Han, makamnya terletak didalam suatu langgar di Prajekan dekat Situbondo Jawa Timur dan dipandang suci), Adipati Astrawijaya, bupati yang diangkat oleh VOC Belanda tetapi memihak pemberontak ketika orang-orang Tionghoa di Semarang berontak melawan Belanda pada thn. 1741 dan Raden Tumenggung Secodiningrat Yokyakarta (Baba Jim Sing alias Tan Jin Sing).

 

Menurut prof. Muljana, Sunan Giri dari pihak ayahnya adalah cucu dari Bong Tak Keng, seorang Muslim asal Yunnan Tiongkok yang terkenal sebagai Raja Champa, suatu daerah yang kini menjadi

bagian Vietnam. Bong Tak Keng koordinator Tionghoa Perantauan di Asia Tenggara. Ayah ibunya Sunan Giri adalah Raja Blambangan, Jawa Timur. Giri nama bukit di Gresik.

 

Kepergian banyak Muslim Tionghoa (exodus) dari Tiongkok terjadi pada tahun 1385 ketika diusir dari kota Canton. Jauh sebelum itu, Champa sudah diduduki Nasaruddin jendral Muslim dari Kublai Khan. Jendral Nasaruddin diduga telah mendatangkan agama Islam ke Cochin China. Sejumlah pusat Muslim Tionghoa didirikan di Champa, Palembang dan Jawa Timur. Ketika pada tahun 1413 Ma Huan mengunjungi Pulau Jawa dengan Laksamana Cheng Ho, beliau mencatat agama Islam terutama agamanya orang Tionghoa dan orang Ta-shi (menurut prof. Muljana orang-orang Arab). Belum ada Muslimin Pribumi.

 

Pada tahun 1513-1514 Tome Pires mengambarkan kota Gresik sebagai kota makmur dikuasai oleh orang-orang Muslim asal luar Jawa. Pada tahun 1451 Ngampel Denta didirikan oleh Bong Swee Ho alias Sunan Ngampel untuk menyebarkan agama Islam mazhab Hanafi diantara orang2 Pribumi. Sebelum itu beliau mempunyai pusat Muslim Tionghoa di Bangil. Pusat ini ditutup setelah bantuan dari Tiongkok berhenti karena tahun 1430 hingga 1567 berlaku maklumat kaisar melarang orang2 Tionghoa untuk meninggalkan Tiongkok.

 

Hingga jaman pendudukan Jepang, rakyat kota Malang Jawa Timur masih mempergunakan

sebutan ‘kyai’ untuk seorang lelaki Tionghoa Totok. Kyai berarti guru agama Islam. Padahal yang dijuluki itu bukan orang Islam. Kebiasaan tersebut peninggalan jaman dulu. Gelar Sunan berasal dari perkataan dialek Tionghoa Hokkian ‘suhu, Saihu’. 8 Orang Wali Songo mazhab Hanafi bergelar Sunan. Satu dari Wali Songo mazhab ‘Syi’ bergelar Syeh dari bahasa Arab Sheik.

 

 

Akulturasi Budaya

 

Interaksi orang-orang Tionghoa dengan masyarakat pribumi turut mempengaruhi budaya antar keduanya dan melahirkan kebudayaan baru yang menambah khasanah kebudayaan Indonesia. Apa saja hasil-hasil kebudayaan baru sebagai proses akulturasi dua kebudayaan itu?

 

1. Arsitektur

pengaruh arsitektur Tionghoa terlihat pada bentuk mesjid-masjid di Jawa terutama di daerah-daerah pesisir bagian Utara. Agama Islam yang pertama masuk di Sumatera Selatan dan di Jawa mazhab (sekte) Hanafi. Datangnya melalui Yunnan Tiongkok pada waktu dynasti Yuan dan permulaan dynasti Ming. Prof. Muljana berpendapat bila agama Islam di pantai Utara Jawa masuknya dari

Malaka atau Sumatera Timur, mazhabnya Syafi dan/atau Syià dan ini bukan demikian halnya. Beliau menekankan mazhab Hanafi hingga abad ke 13 hanya dikenal di Central Asia, India Utara dan Turki. Meskipun agama Islam pada abad ke 8 sudah tercatat di Tiongkok, Mazhab Hanafi baru masuk Tiongkok jaman dynasti Yuan abad ke 13, setelah Central Asia dikuasai Jengiz Khan.

 

2. Sastra

Banyak hasil sastra yang dihasilkan bangsa Tionghoa di P. Jawa juga sebaliknya terjemahan yang diterbitkan di Tiongkok berasal dari Indonesia ke bahasa mandarin. Misalnya, cerita roman paling populer adalah cerita Saan Pek Ing Tai, di Jawa Barat Populer karya Lo Fen Koi. Cerita-cerita silat misalnya, Pemanah Rajawali, Golok Pembunuh Naga, Putri Cheung Ping, Kera Sakti, dan Sepuluh pintu Neraka. Puisi yang diciptakan penyair Tiongkok kuno pernah diterjemahkan sastrawan Indonesia, HB Jasin. Sedangkan di dunia novel kita sudah cukup akrab dengan karya Marga T, yang banyak mengambil latar belakang negeri Tiongkok.

 

3. Bahasa

Menurut Profesor Kong Yuaanzhi terdapat 1046 kata pinjaman bahasa Tionghoa yang memperkaya bahasa Melayu / Indonesia dan 233 kata pinjaman Bahasa Indonesia kedalam Bahasa Tiong Hoa. Misalnya jenis alas kaki dari kayu Bakiak, kodok(jawa) asal dari nama Kauw Tok, Kap Toa menjadi Ketua.

 

4. Kesenian

Pertukaran musik dan tari telah dilangsungkan sejak jaman Dinasti Tang (618-907). Alat musik seperti Gong dan caanang, Erhu (rebab Tiongkok senar dua), suling, kecapi telah masuk dan menjadi alat musik daerah di Indonesia. Gambang Keromong merupakan perpaduan antara musik jawa dan Tiongkok, pada mulanya dalah musik tradisional dari Betawi dan digunakan untuk mengiringi upacara sembahyang orang keturunan Tionghoa, kemudian menjadi musik hiburan rakyat. Wayang Ti-Ti atau Po The Hie, adalah wayang yang memakai boneka kayu dimakain dengan keterampilan jari tangan,dimainkan saat menyambut hari besar di upacara keagamaan orang Tiong Hoa.

 

5. Olahraga

Misalnya olahraga pernapasan Wei Tan Kung kini menjadi Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia, Olahaga pernapasan Tai Chi menjadi Senam Tera Indonesia, olahraga bela diri Kung Fu yang populer di Indonesia.

 

6. Adat Istiadat

upacara minum teh yang disuguhkan kepada tamu sudah cukup populer di Jawa dengan mengganti teh dengan kopi. Kemudian tradisi saling berkunjung dengan memberikan jajanan atau masakan pada hari-hari raya, dan tradisi membakar petasan saat lebaran.

 

Dengan bukti-bukti kekayaan kebudayaan Indonesia hasil akulturasi dengan bangsa Tiongkok serta besarnya kontribusi Bangsa Tiongkok terhadap perjalanan sejarah Indonesia cukup menjadi alasan, mengapa kita harus menyambut baik pencabutan peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap bangsa Tionghoa. Sebab kini, tidak perlu lagi memperdebatkan dikotomi warga keturunan Tionghoa dengan masyarakat pribumi, karena mereka adalah satu kesatuan NKRI.

 

 

(Untuk memenuhi tugas kuliah)

ANSIPOL: 30% Keterwakilan Perempuan, Plus Sanksi

Posted in Perempuan on Oktober 19, 2007 by ikaning

Jurnalis Kontributor: Gadis Ranty

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Kali ini perempuan tidak ingin kecolongan lagi. Perjuangan perempuan untuk menempatkan perwakilannya di parlemen (DPR, DPD, dan DPRD) sudah mencapai tahap penggalangan suara dukungan melalui sms ke 9123, untuk adanya keterwakilan para perempuan potensial. Semangat inilah yang terlihat pada konferensi pers yang berlangsung di Jakarta Media Center, Selasa (9/10).

Melalui Aliansi Masyarakat Sipil untuk Revisi Undang-Undang Politik (ANSIPOL) yang terdiri dari lembaga atau organisasi dan individu yang secara bersama-sama melakukan advokasi untuk revisi paket UU Politik, advokasi ditargetkan kepada empat fokus. Pertama, penguatan jaminan hukum keterwakilan perempuan minimum 30% sebagai tindakan khusus sementara (TKS) dalam rekrutmen keanggotaan, kaderisasi dan kepengurusan parpol, daftar calon legislatif serta pimpinan dan alat kelengkapan dewan. Sebagaimana dijelaskan pula oleh Ani Soecipto dari GPPI (Gerakan Perempuan Peduli Indonesia), “Perjuangan kali ini kita melihat bahwa lima tahun terakhir dalam perkembangannya pasal itu (pasal 65 ayat (1) UU Pemilu), banyak sekali kelemahannya yang ingin kita perkuat dalam revisi yang saat ini berlangsung.”

Sebagai tambahan, selain memperkuat Pasal 65 dengan mekanisme yang lebih imperatif (dengan sanksi) disertai dengan beragam klausul-klausul lain yang bisa mendongkrak perempuan pada Pemilu 2009 mendatang, ANSIPOL juga melakukan advokasi untuk revisi UU Partai Politik. Ibaratnya strategi yang dipakai adalah pengamanan terhadap UU Partai politik dan UU Pemilu agar keterwakilan perempuan itu dapat terwujud. Setidaknya, perempuan dapat dinominasikan sebagai pengurus dalam jumlah sekurang-kurangnya 30%. Kedua, tuntutan yang diajukan oleh ANSIPOL selain revisi pada kedua UU Politik adalah pada penyusunan daftar calon legislatif dengan model zig-zag (selang-seling antara perempuan dan laki-laki). Usulan pencalonan semacam itu akan melengkapi gagasan afirmatif sebagai tindakan khusus sementara (TKS) perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan legislatif di berbagai tingkatan dan 30% perempuan sebagai pengurus di partai politik berbagai tingkatan.

Ketiga, adanya pilihan sistem pemilu yang dapat lebih mendorong akuntabilitas calon terpilih dan mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik. Sistem proporsional terbuka pada pemilu tahun 2004 lalu dengan nomor urut, teruji tidak menguntungkan perempuan. Endang Sulastri sebagai satu dari tiga anggota perempuan di Komisi Pemilihan Umum menyatakan, “Hasil kemarin belum 30% karena perempuan masih ada di nomor urut bawah.” Menurutnya, kita harus mendesak partai politik bahwa adanya proporsi 30% perempuan itu, perempuan ditempatkan di nomor jadi. Setidaknya 30% ada di nomor jadi.

Terakhir, ANSIPOL juga menginginkan adanya penetapan daerah pemilihan dan penetapan alokasi kursi yang lebih menjamin asas proporsionalitas dan peningkatan keterwakilan perempuan. Sebagaimana juga diharapkan kita bersama, seperti disebutkan oleh Yuda Irlang dari GPSP (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan), “Semoga tiga perempuan itu (di antaranya adalah Endang Sulastri dan Nurhayati dari LIPI) dapat memilih daerah pemilihan yang ramah perempuan.”

Terlepas dari optimisme terhadap keterwakilan perempuan dalam politik, oleh ANSIPOL ini, ada beberapa hambatan. Yakni, sistem pemerintahan yang masih berbau paternalistik, indikasi ketertutupan dalam panitia kerja (PANJA) yang tidak konsisten dengan adanya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), serta kebingungan penerapan basis verifikasi amandemen undang-undang politik yang baru untuk partai politik yang sudah ada dari tahun 2005 ataukah untuk partai politik yang berada dari tahun 2009-2014.

Kendati demikian, ANSIPOL harus terus maju dengan dukungan semua komponen masyarakat sipil. Kesuksesan keterwakilan perempuan tak hanya otomatis mengandalkan ANSIPOL, tapi juga kualitas wakil perempuan di parlemen yang berideologi perempuan yang membela kaumnya.*

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.